INSPEKTORAT JOMBANG TERKESAN MBALELO DALAM FUNGSI DAN TUGASNYA.

JOMBANG – Jurnalforumindonesia – Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Nasional Hebad (GeNaH) menilai Inspektorat Jombang disinyalir terlalu lamban dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasalnya, dalam kurun waktu Tiga bulan dari pelimpahan Kejaksaan Negeri Jombang agar diverifikasi kembali oleh Inspektorat, hingga kini pun terkesan tidak indahkan permintaan Kejaksaan Jombang.

Ketua LSM GeNaH, Hendro Suprasetyo sesalkan kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang, bahkan pihaknya nilai terkesan mbalelo dalam tugasnya, sehingga semua permasalah yang ditangani terkesan lambat.

“Bayangkan, sejak tanggal 10 Februari 2022 kita sudah terima surat pemberitahuan dari Kejakasaan Negeri Jombang bahwa laporan kami sudah dilimpahkan kembali pada pihak Inspektorat untuk dilakukan verifikasi ulang hingga audit.

Namun dari pihak Kejaksaan menyebutkan hingga tiga bulan hasil verifikasi belum dikirim pada pihak Kejaksaan.” ungkap Hendro S, Kamis (12/5/2022).

Itupun, pihaknya telah laporkan Dua pokok permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang.

Pertama dugaan penyalagunaan penggunaan Dana Desa (DD) Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan dan dugaan serupa terjadi di Desa Kedungdowo Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

“Verifikasi hingga audit yang seharusnya dilakukan oleh Inspektorat Jombang atas dugaan Penggunaan DD Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan.

Dan Desa Kedungdowo Kecamatan Ploso yang kami laporkan ke Kejari Jombang pada tanggal 27 Januari 2022, hingga kini belum ada kejelasan dari Inspektorat atas permintaan verifikasi dan audit dari pihak Kejaksaan tersebut,” paparnya.

Hendro, berharap agar Inspektorat Kabupaten Jombang dapat bekerja secara maksimal dan profesional sesuai tupoksi dan tugasnya.Agar penggunaan Dana Desa (DD) di Jombang dapat terserap secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Desa sebagaimana mestinya.

“Sekedar harapan dan usulan saja, seharusnya Inspektorat dapat menjalankan tugas secara maksimal dan profesional.

Sehingga apa yang sudah jadi hak masyarakat Desa dapat terealisasi secara maksimal melalui anggaran DD yang sudah disiapkan Pemerintah Pusat,” pungkas Hendro.

Sementara itu, Inspetorat Jombang melalui Eko Prasetyo saat dikonfirmasi menjelaskan jika Tim Inspektorat baru melakukan verifikasi ke Desa Asemgede.

“Untuk Desa Kedungdowo memang belum kita verifikasi, Insyaalloh mungkin setelah agenda verifikasi Desa Asemgede cleir.

Verifikasi di Asemgede belum selesai, tinggal menghitung volume fisik, hingga kualitas bahan bangunan.

Dengan demikian bisa dihitung secara pasti jika benar ada kerugian keuangan negara,” jelas Eko, Kamis (12/5/2022).

Itupun, pihaknya masih nunggu hasil tes atas bahan matrial bangunan, dan secara teknis pemeriksaan teknis cuma bisa dilakukan oleh Dinas PUPR Jombang.

Selain itu, kata Eko, tim verifikator Kecamatan juga akan dimintai keterangan. Oleh karena dari tahapan penyusunan APBdes hingga rekomendasi pencairan anggaran semua diketahui Camat.

Adapun Dana Desa (DD) yang dipergunakan untuk pembangunan kolam pancing di lahan Perhutani, pihaknya mengaku verifikasi masih dalam proses.

“Jelasnya kita nunggu hasil dari PUPR, sedang verifikasi kolam pancing dilahan Perhutani masih dalam proses,” pungkasnya.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.