Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat : Diduga Ada Kecurangan Dari Pejabat Kades Atas Molornya Pemilihan KDAW.

JOMBANG – Jurnalforumindonesia – Molornya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) di sejumlah desa direspons kalangan Dewan.

Bahkan Komisi A DPRD Jombang berencana lakukan klarifikasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang.

Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat, menyebutkan bahwa pihaknya akan segera klarifikasi ke Dinas terkait.

“Yang jelas, Kami ingin tau masalahnya apa yang mengakibatkan lima Desa tersebut tidak kunjung melaksanakan KDAW,” ujar Andik.

Lebih lanjut, padahal pada saat hearing tahun lalu sudah disepakati akhir bulan Mei semua Desa harus sudah melaksanakan pemilihan KDAW.

”Paling tidak tahun kemarin semua sudah bentuk panitia. Dan pelaksanaan KDAW bisa melalui P-APBdes 2022.

Sehingga pelaksanaan bisa dilakukan dengan pensiasatan dengan inisiatif ditalangi dengan memanfaatkan dana anggaran APBdes lain yang kemungkinan bisa diserap terlebih dulu.

Semisal bisa gunakan anggaran APBdes dari Pendapatan Asli Desa (PAD) atau Aset Desa berupa bengkok yang pengelolaan oleh tim 9 sesuai peraturan yang sudah ada.

Kalau pun belum bisa gunakan PAD dari Aset Desa berupa bengkok berarti Desa belum melaksanaan peraturan Bupati.

Itu artinya, kinerja para Camat selaku pembina Desa perlu dipertanyakan pula,” terang mantan Kepala Desa Godong Kecamatan Gudo ini.

Bahkan pihaknya sampai heran, sebab hingga saat ini masih ada Lima Desa yang belum juga melaksanakan pemilihan KDAW.

Di antaranya Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, dan Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang.

Dan Dua Desa di Kecamatan Kesamben masing-masing Desa Kedungbetik dan Gumulan yang belum laksanakan pemilihan KDAW.

“Desa lain bisa melaksanakan. Bahkan saat kami agendakan pemantauan ke desa-desa yang melaksanakan KDAW semua berjalan dengan lancar, tidak ada masalah yang serius,” beber politik Golkar ini.

Berlarut-larutnya pelaksanaan pemilihan KDAW, Andik menduga ada Penjabat Kepala Desa yang harusnya bisa menyelenggarakan, tetapi diduga tengah lakukan kecurangan.

”Karena kami juga dapat laporan, bahwa ada Pejabat Kepala Desa yang malah diduga keras sangat menikmati hingga upaya pertahankan jabatannya,” tuturnya.

Untuk mengklarifikasi kebenarannya tersebut, Andik juga berencana memanggil salah satu Pejabat Desa dimaksud.

”Saya dapat laporan seperti itu, sehingga kami berencana lakukan panggilan guna klarifikasi kebenaran dan tanyakan langsung mengapa tidak segera laksanakan KDAW,” pungkas Andik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas DPMD Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto telah sebutkan bahwa akhir bulan Mei 2022, pelaksanaan pemilihan KDAW sudah beres.

Namun dari data yang dihimpun JFI dapat diinformasikan bahwa ada Lima Desa hingga kini masih dijabat Penjabat Kades.

Dan Lima Desa tersebut, yakni Desa Bandung, Kecamatan Diwek, dan Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan.

Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang dan ada Dua Desa di Kecamatan Kesamben, Desa Kedungbetik dan Desa Gumulan.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.