Kejaksaan Negeri Jombang Berhasil Ungkap Kasus Pengajuan Pupuk Bersubsidi Melalui RDKK Fiktif.

Kejaksaan Negeri Jombang Berhasil Ungkap Kasus Pengajuan Pupuk Bersubsidi Melalui RDKK Fiktif.

JOMBANG – Jurnalforumindonesia – Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang, berhasil mengungkapkan modus dua terdakwa tindak pidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi secara fiktif di Kabupaten Jombang tahun 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyebutkan bahwa modus operandinya adalah mengajukan agar petani tebu ajukan luas lahan tebu lebih dari 2 hektare secara fiktif.

Hal ini dilakukan agar bisa dapatkan pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK) Perkebunan,” sebut Ketut dalam keterangan tertulis, pada Senin, 16 Mei 2022.

Terdakwa Kuseri NS merupakan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang telah memberikan arahan agar menggunakan KTP orang lain.

Maupun gunakan KTP milik anggota keluarga untuk didaftarkan ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) perkebunan Tahun 2019 agar dapatkan pupuk bersubsidi.

“Di Kecamatan Mojoagung penyalur Pupuk Bersubsidi untuk tanaman tebu adalah KUD Sumber Rejeki. Dan atas arahan Kuseri NS ini, ahkirnya tahun 2018, modus ini dilaksanakan,” sebut Ketut dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, terdakwa Solakhuddin yang merupakan Ketua KUD Sumber Rejeki telah meminta dan menerima foto kopi KTP dari para Petani Tebu.

Sekaligus mengusahakan agar pengajuan lahan kebutuhan pupuk subsidi melebihi dua hektare di wilayah Kecamatan Mojoagung.

“Data identitas KTP-KTP ini dipergunakan oleh terdakwa Solakhuddin untuk dimasukkan ke dalam daftar pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanaman perkebunan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang pada tahun 2019,” ungkapnya.

Menurut Ketut, di wilayah Kecamatan Mojoagung tidak terdapat kelompok tani tanaman tebu, sehingga RDKK yang dibuat oleh para terdakwa adalah RDKK fiktif.

Ini dilakukan, mengingat RDKK adalah salah satu instrumen untuk menebus pupuk bersubsidi pada penyalur yang ditunjuk sebelumnya.“Jadi pada akhirnya terjadilah penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran,” ujar Ketut.

Akibat perbuatan terdakwa Kuseri NS dan Solakhuddin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jombang mendakwa kedua terdakwa dengan:

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20/2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20/2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk persidangan terdakwa akan kita gelar secepatnya, itupun kita masih menunggu jadwal sidang dari pihak Pengadilan Negeri Jombang,” Pungkasnya.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.