Pemilihan KDAW Molor, Komisi A DPRD Jombang Panggil DPMD, Camat, Dan Pj. Kades.

Pemilihan KDAW Molor, Komisi A DPRD Jombang Panggil DPMD, Camat, Dan Pj. Kades.

JOMBANG – Jurnalforumindonesia – MolornyaPemilihan Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) membuat Komisi A Dewan DPRD Jombang panggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, pada Senin (23/5) siang.

Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat, menyebukan tidak hanya memanggil DPMD. Tapu juga panggil semua termasuk Camat dan Pj. Kades yang belum laksanakan pemilihan KDAW.

“Kami klarifikasi Camat Kesamben, Plandaan, Tembelang, dan Diwek, sekaligus Pj. Kades, ada masalah apa sehingga pemilihan KDAW molor dilaksanakan,” ungkap Andik.

Dengan hearing itu, lanjut Andik, diketahui ada Desa yang sudah siap laksanakan pemilihan KDAW. Bahkan tahap pelaksanaannya sudah berjalan.

“Desa yang belum melaksanakan pemilihan KDAW. Diantaranya, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, dan Desa Bandung Kecamatan Diwek.

Desa Kepuhdoko berbeda, karena Kadesnya meninggal setelah penetapan APBDes. Jadi pemilihan KDAW akan dilaksanakan setelah P-APBdes,” bebernya.

Ditambahkan, untuk Desa Gebangbunder dan Kedungbetik, sudah laksanakan Musyawarah Desa (Musdes) guna bentuk panitia pemilihan KDAW, hanya saja gagal dan sudah Musdes Dua kali deadlock.

“Jelasnya, semuanya jadi tanggung jawab Pj. Kades agar segera melaksanakan pemilihan KDAW,” imbaunya.

Pemilihan KDAW, kata Andik, adalah amanat undang-undang. Itupun pada Perbup Nomor 34 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pj. Kades maksimal enam bulan harus selengarakan pemilihan KDAW.

“Jika setelah hearing masih belum terlaksana, Komisi A akan rekomendasikan agar ganti Pj. Kades. Wong bentuk panitia saja tidak becus, kenapa dipertahankan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menilai dengan molornya pemilihan KDAW, artinya Bupati lamban dalam merespons regulasi.

Kalaupun kemarin, kami masih bisa maklumi karena ada Pandemi, tapi sekarang tidak bisa. Karena Peraturan Perundang-Undangan tidak untuk dilanggar.

Jelasnya, kemoloran ini juga tidak lepas dari tanggung jawab Bupati. Kalau Bupati mampu berikan Perintah agar pemilihan KDAW segera dilaksanakan, Saya kira semua sudah beres,” pungkasnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Solakhuddin Hadi Sucipto, menanggapi bahwa pihaknya akan segera lakukan evaluasi kinerja Pj. Kades.

Terlebih adanya dorongan Dewan agar segera ganti Pj. Kades yang tidak mampu laksanakan tahapan pada pemilihan KDAW.

“Desa Bandung tanggal 27 Mei sudah lakukan penutupan pendaftaran calon KDAW. Itupun Desa Gumulan sudah laksanakan musdes,” ujar Sholahuddin.

DPMD, lanjut Solakhuddin, akan lakukan pendampingan ditiga Desa, yakni Desa Gebangbunder, Desa Kedungbetik dan Desa Kepuhdoko agar bisa segera laksanakan pemilihan KDAW.

“Setelah hearing tetap saja molor, kami akan evaluasi kinerja Pj. Kades sekaligus akan pertimbangkan usulan mengganti Pj. Kades sesuai rekomendasi dewan,” pungkasnya.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.