Pemerintah Pusat Melarang Pemerintah Daerah Agar Tidak Merekrut Tenaga Honorer.

Pemerintah Pusat Melarang Pemerintah Daerah Agar Tidak Merekrut Tenaga Honorer.

JOMBANG – Jurnalforumindonesia – Pemkab. Jombang beri kesempatan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sekda Jombang, Agus Purnomo mengatakan, honorer akan langsung diangkat menjadi CP3K, tapi tetap melalui seleksi. Setelah menjadi CP3K, honorer bisa menjadi P3K.

Agus menyebut, honorer yang akan dilakukan pengangkatan, minimal mengabdi di lingkungan Pemkab. Jombang selama 5 tahun.

“Minimal sudah 5 tahun bekerja berturut-turut, pengabdiannya diperhitungkan selain kompetensi para PTT/THL,” katanya.

Sementara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, lewat kanal youtube mengatakan bahwa tenaga honorer PTT dan THL harus segera dihapus paling lambat tahun 2023.

Disebutkan, bila mengacu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hanya ada dua status pegawai pemerintah yakni PNS dan P3K.

“Sesuai UU ASN, paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada 2 pilihan, yaitu PNS atau PPPK,” kata Tjahjo dilangsir dari kanal Yuotube Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), pada Jum’at (14/5/2022).

Menyikapi hal itu, Sekda Jombang mengaku bahwa pihaknya belum menerima edaran soal penghapusan tenaga honorer PTT dan THL ini, kendati demikian Agus akan memastikan bahwa semua tenaga honorer bisa sandang status P3K melalui jalur seleksi tes.

“Ketentuannya belum ada, tapi yang sudah mengabdi cukup lama dan mampu mengikuti tes akan diangkat jadi PPPK,” imbuhnya.

Itupun tidak sedikit dari tenaga honorer usia tua juga menyuarakan agar dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Agus mengatakan, bahwa agar tenaga honorer berstatus kepegawaian hanya bisa melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun CPPPK.

“Jelasnya Pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skornya (passing grade),” ujar Agus saat dikonfirmasi JFI melalui What App, pada Selasa (24/5/2022).

Lebih lanjut, banyak keluhan dari para tenaga honorer usia tua yang nuntut agar bisa diangkat jadi pegawai lewat jalur seleksi PNS atau P3K.

“Bisa mengikuti tes P3K dengan grade atau skornya diturunkan. Tapi yang jadi persoalan tentunya tidak sedikit dari para tenaga honorer usia tua ini saat mengikuti tes selalu kalah dalam berkompetisi dengan peserta yang muda-muda.” jelasnya.

Agus berharap dengan banyaknya tenaga honorer diinstansi Pemerintah Daerah saat ini agar secepatnya bisa berubah status jadi P3K.

“Dengan demikian Pemerintah Pusat pula telah melarang Pemerintah Daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer.

Itupun dengan minimnya APBD Kabupaten Jombang yang tergolong Daerah kecil, maka akan sulit pula memberikan kesejahteraan yang layak bagi para tenaga honorer,” pungkasnya.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.