Pilkada Jauh Dari Panggang Api, Dinas Sibuk Urus Jadwal Pertemuan Para Stack Houlder Dengan Sang Bupati.

Pilkada Jauh Dari Panggang Api, Dinas Sibuk Urus Jadwal Pertemuan Para Stack Houlder Dengan Sang Bupati.

Kesamben – Jurnalforumindonesia – Wartawan senior Jombang, Gunawan, menyebutkan, meski pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada tahun 2024, terkesan adem ayem.

Namun yang nampak ‘gophò, dengan herarki Pilkada 2024 disinyalir dinas-dinas di satuan organisasi perangkat daerah saat ini.

Pasalnya, didinyalir dinas-dinas juga tidak sedikit yang ingin cari muka dengan agendakan berbagai macam acara pertemuan yang libatkan stick houlder maupun masyarakat luas.

“Jadi untuk menghindari kalimat yang bisa mengandung unsur delik serta menghindari kalimat dalam kategori kalimat verbal serta kalimat beresiko menebar ujaran kebencian.

Jelasnya, pertemuan itu adalah bagian strategi dalam rangka membangun secara emosional insting pemilih sekaligus membangun secara tidak langsung mesin politik yang sudah ada dalam struktur dinas.” tutur mantan wartawan Karya Dharma dan Majalah Semeru (Polda Jatim), serta Tabloit Massa Humas Pemkab. Jombang yang pernah ikuti Lemhanas di Bandung tahun 1988 ini.

Dikatakan, meski struktur atau person dinas merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh ikut berpolitik praktis.

Dengan tidak diundangnya Wakil Bupati pada setiap acara formal, berarti dinas-dinas ini tidak mampu membaca situasi perkembangan politik yang berkembang ditengah masyarakat saat ini.

“Dan dinas penggagas kegiatan ritual pertemuan tersebut terjebak dalam arus kedùnguan’ politik fragmatis yang dibuatnya sendiri,” ungkapnya.

Meski begitu, papar dia, prediksi lembaga survei Rakyat Kuasa (Rakus) yang dirilis awal Januari 2022, telah sebutkan bahwa prediksi suara Sumrambah 35 % dan Hj. Mundjidah Wahab 30 %, serta Fathur Rohman 4 %.

Ketua Demokrat, Syarif Hidayatullah (Gus Sentot) 5 %, M. Safi’in 2 %, Ema Umiyyatul Chusnah 19 %, Marsubi 1 %, Choirul 1 %, Munir Alfanani 1 %, dan Zubaidi Muktar 2 %.

“Bisa dimungkinkan prediksi suara Hj. Mundjidah Wahab saat ini telah terpaut jauh dengan suara Sumrambah bila dibanding saat rilis survei diawal Januari 2022, lalu.” ungkap dia.

Dikatakan dia, bahwa nilai tawar Sumrambah sangatlah besar, sebab bisa dimungkinkan akan tetap diusung oleh PDIP Jombang yang tergolong cukup besar dalam perolehan suara ditingkat legislatif pada Pemilu kemarin.

Apalagi keluarganya, baik Suyanto, Sadarestu, hingga Sumrambah sendiri adalah dedengkot partai lambang banteng congor putih ini miliki konstituen yang mengakar hingga masyarakat paling bawah.

Sumrambah itu diibaratkan dalam kontestasi Pilkada 2024 adalah kartu As Waru Ireng yang tidak akan bisa dikalahkan meski kontestasi lain sama-sama memiliki kartu As.

Politik itu sangat dinamis dan dalam herarki politik yang telah berkembang saat ini bahwa mesin politik sekarang tidak menjamin atas kemenangan politik. Namun ada banyak faktor lain yang mampu hantarkan pada kemenangan politik.

Jelasnya semua faktor lainnya tersebut sudah digenggaman tangan Sumrambah. Artinya masih diucut,ò model piyè ae Sumrambah tetap teratas dalam kontestasi Pilkada 2024, nanti,” ujar dia.

Apalagi kinerja Bupati, kata dia, yang dinilai publik dan disinyalir tidak cukup mampu membawah ke arah lebih baik dari era-era Bupati sebelumnya.

Meski pertanggungjawaban LPJ Bupati setiap tahun anggaran APBD selalu di terima oleh anggota DPRD. Itupun disinyalir pula tanpa ada catatan hingga koreksi secara politik.

Dimedsos rame warga persoalkan ruas jalan banyak yang bergelombang rusak seakan tidak terurus sehingga kinerja Bupati terkesan sangat lemah dalam menyikapinya.

Namun dipenghujung kepemimpinannya yang terkesan banyak pula agenda serimonial tersebut ngotot ingin calonkan diri satu periode lagi.

Belum lagi adanya penerapan koordinasi oleh institusi lain terhadap dinas, khususnya dinas teknis dalam melaksanakan program kegiatan yang semua bersumber dari APBD.

Bupati itu penanggungjawab semua anggaran APBD. Itupun Dinas hanya sebatas pembantu Bupati melaksanakan program kegiatan guna mewujudkan visi-misi Bupati sesuai amanah undang-undang.

Bupati adalah Kepada Daerah dan Pimpinan tertinggi dari Forkopimda yang harus punya daya tawar dikala struktur internalnya diobok- obok oleh institusi lain yang notobene harus dibawah koordinasinya.

Forkopimda itu harus dalam kendali dan garis koordinasinya, sebab Bupati secara konstitusi mewakili masyarakat hukum dari berbagai unsur elemen masyarakat yang siap kapanpun untuk mendukungnya.

Jika masyarakat ataupun oknum dari struktur pembantunya (redDinas) melanggar hukum, dengan indikasi adanya kerugian keuangan negara.

Baru institusi yang merupakan tangan Bupati ini bisa lakukan menegakkan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kalapun benar terbukti telah merugikan keuangan negara bisa disikat langsung tanpa diberi ampun seperti pada era Bupati Suyanto dulu.

Ini sangat memalukan, sebab Bupati adalah Kepala Daerah bukan pimpinan layaknya jema’ah tahlil.

Bupati itu dipilih oleh rakyat melalui kontestasi Pilkada dengan menggunakan semua anggaran dari APBN yang tidak sedikit.

Bahkan fasilitas dari perjalanan dinas hingga fasilitas lain guna menunjang tugas Bupati semua menggunakan APBD yang sebelumnya diperoleh dari pungutan pajak dan kontribusi lain dari masyarakat.” pungkasnya.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.