Proyek Irigasi Pariterong Nunggu Peralihan Dan Penetapan TKD Dari Gubernur Jawa Timur.

Proyek Irigasi Pariterong Nunggu Peralihan Dan Penetapan TKD Dari Gubernur Jawa Timur.

JOMBANG – Jurnalforumindonesia – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Solakhuddin Hadi Sucipto, menyebutkan ada empat TKD yang akan dipergunakan proyek irigasi Pariterong.

Lokasinya berada di empat desa, yakni Desa Balongbesuk, Brambang, Watugaluh dan Desa Pandanwangi. Namun, belum keseluruhan selesainya prosesnya.

“Untuk pembebasan TKD di Desa Balongbesuk dan Desa Brambang sudah selesai. Sedang TKD di Desa Watugaluh dan Pandanwangi masih dalam proses peralihan,” terang Sholahuddin saat dikonfirmasi JFI melalui What App, pada Rabu (25/5).

Lebih lanjut, sebelum dapat dipergunakan proyek irigasi Pariterong, harus ada proses tukar guling pada lahan TKD terlebih dulu.

“Jelasnya peralihan lahan TKD sangat panjang, baik dari proses peralihan dengan penggantinya lahan TKD hingga penetapan dari Gubernur Jawa Timur.

Alhamdulillah dua TKD di Desa Balongbesuk dan Desa Brambang sudah dapat penetapan dari Gubernur,” ujar Sholahuddin.

Dari informasi yang dihimpun JFI, tinggal dua lokasi di Desa Watugaluh dan Pandanwangi yang belum selesai proses peralihannya.

Dengan selesainya proses peralihan, artinya proyek irigasi Pariterong (Papar-Turi-Peterongan) yang telah terkesan mangkrak bertahun-tahun bisa segera dilaksanakan pengerjaannya.

Itupun aset Pemkab. Jombang berupa jalan kabupaten akan pula kena dampak dari proyek irigasi Pariterong. Karena beberapa ruas jalan harus crossing.

Bahkan sudah lama proyek Pariterong itu tidak ada kejelasan hingga terkesan tidak ada progres. Tapi pembangunan dilanjut tahun 2018.

Pariterong adalah proyek Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air dengan Satker BBWS Brantas dalam rangka melaksanakan program peningkatan jaringan irigasi Pariterong dihilir Mrican Kanan untuk wilayah Jombang.

Anggaran yang disiapkan dari APBN ini sangat fantastis mencapai Rp 14,3 miliar. Dikerjakan sejak 13 Februari 2018 dengan kontrak selama 300 hari.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Jombang Sultoni menuturkan, bahwa pembangunan proyek Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air dengan Satker BBWS Brantas berdampak pada aset milik Pemkab dan Pemerintah Desa.

“Jelasnya, proses peralihan TKD sudah dalam proses dilaksanakan semua oleh Dinas DPMD, sedang progres proyek tinggal crossing jalan kabupaten,” pungkas Sultoni saat dikonfirmasi pada Rabu (25/5) sembari pamit JFI karena ada rapat dengan BAPPEDA Jombang.

(Gentho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.